Tujuh Pejabat Pamekasan Dilaporkan ke KPK

NARAPIDANA LAPASPamekasan (Warta Madura)  – Sebanyak tujuh orang pejabat Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur dilaporkan ke Komisi Pemberantasan, Korupsi (KPK) karena terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp8 miliar.

“Laporan telah diterima oleh bagian informati dan data pada 11 Desember 2013 dan saat ini berkasnya sedang diselidiki,” kata Koordinator Komunitas Antikorupsi, Muhlis Yulianto di Pamekasan, Minggu.

Ketujuh pejabat Pemkab yang dilaporkan ke KPK karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan itu, masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Drs M Ismail Bey, Apt. Msi, mantan Direktur RSUD Pamekasan dr Iri Agus Subaidi, Kabid Pelayanan RSD Pamekasan Rusdi Saleh, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Indah Sri Murniati dan yang bersangkutan juga menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Program, serta bagian penerima barang Nurhalifah, dan anggota panitia lelang Bambang Irawan.

Menurut Muhlis, pihaknya melaporkan ke tujuh pejabat Pemkab Pamekasan itu karena diduga telah melakukan penggelembungan harga. Di samping itu, barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Kasus dugaan korupsi ini sebenarnya telah dilaporkan ke Polda dan kejati Jatim belum lama ini, akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya, dan tidak ada upaya penyidikan.

Saat itu, Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan untukk mengklarifikasi laporan adanya dugaan korupsi dalam proyek pembelian alat-alat kesehatan di rumah sakit itu senilai Rp8 miliar bersumber dari APBD Pemkab Pamekasan 2011 realisasinya diperkirakan hanya sekitar Rp6,2 miliar sehingga negara dirugikan Rp1,8 miliyar.

“Nah, karena tidak ada tindak lanjutnya, maka kami lalu melaporkan kasus ini ke KPK dengan harapan tentunya diperhatikan. Karena nilai kerugian negara dalam kasus ini tidak sedikit,” terang Muhlis.

Selain diduga telah terjadi penggelembungan harga, Komunitas Antikorupsi ini menemukan adanya pengurangan item pada pembelian alat-alat kesehatan dari 10 menjadi 8 item, sehingga hal itu jelas merugikan uang negara.

Mantan Kabid Pelayanan RSD Pamekasan Rusli Saleh mengakui, pihaknya memang telah dimintai keterangan oleh Polda Jatim terkait laporan kasus dugaan korupsi di lembaga tempat ia bekerja itu.

“Saat itu sifatnya hanya klarifikasi, mempertanyakan kebenaran adanya penyimpangan dalam kasus itu,” kata Rusdi yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pamekasan.

Kasus dugaan korupsi pembelian alat-alat kesehatan sebagaimana diduga terjadi di RSD dan Dinkes Pamekasan ini merupakan satu dari sekian kasus dugaan korupsi yang terjadi selama kurun waktu 2008 hingga 2013.

Kasus lainnya ialah kasus pengadaan bantuan buku perpustaan dari pemerintah pusat senilai Rp1,9 miliar, kasus pengadaan lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah, serta kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sapi di Dinas Peternakan Pamekasan.

Dari beberapa kasus ini, hanya kasus pembelian alat-alat kesehatan yang belum digarap tuntas oleh aparat penegak hukum, sehingga masyarakat terpaksa melaporkan ke KPK.

Sedangkan tiga kasus lainnya sudah diproses dan sebagian telah ditetapkan tersangka dan telah disidang di pengadilan. (kliping sumber: antarajatim.com)

 

Seniman Protes Kebijakan Politik Pemkab Pamekasan

MUSIK DAUL PAMEKASANPamekasan (Warta Madura)  – Para seniman dari sejumlah sanggar seni dan teater di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu memprotes kebijakan politik syariat Islam pemkab setempat yang mereka nilai mengebiri pengembangan seni serta budaya.

Para seniman dari 19 kelompok dan sanggar seni, memulai aksinya dari monumen Arek Lancor dengan membentangkan sejumlah poster dan spanduk kritikan terhadap kebijakan Pemkab Pamekasan yang melarang berbagai jenis kesenian dengan alasan bertentangan dengan syariat Islam.

“Jangan jadikan kota ‘Gerbang Salam’ sebagai alat politik yang nantinya mengebiri pecinta seni dan atau hiburan,” kata korlap aksi itu Arif Wibisono di halaman gedung DPRD Pamekasan.

Musisi dari Band Mayapada Pamekasan ini mengatakan, seniman bukan pelaku maksiat,bahkan musik dan berbagai jenis kesenian lainnya sebenarnya merupakan bentuk anugerah yang tidak harus terpasung hanya dengan alasan syariat Islam.

Seni dan musik, kata dia, tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kebijakan politik pemkab Pamekasan dalam berupaya mengebiri berbegai jenis pementasan seni di Kabupaten Pamekasan hanya dengan alasan maksiat, harus ditinjau ulang.

“Kami siap beradu argumen dengan siapa pun, termasuk para kiai dan pimpinan di Pamekasan ini,” kata orator lainnya dalam aksi itu, Indra.

Kelompok yang mengatas namakan pecinta seni Pamekasan ini juga mengajak masyarakat dan kalangan seniman lainnya untuk ikut memperjuangan dan melestarikan keberlangsungan seni budaya di Pamekasan.

Di depan kantor DPRD Pamekasan, para pegiat seni ini terus menggelar orasi secara bergantian, bahkan mereka sesekali menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan saat menemui para pengunjuk rasa ini menyatakan, akan memperhatikan aspirasi mereka, karena masyarakat Pamekasan merupakan masyarakat hetrogen, bukan homogen. (antarajatim.com)

Legislator Pamekasan Beri Penghargaan Musik Daul Sakera

ISKANDARPamekasan (Warta Madura)  –  Anggota DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Iskandar memberikan penghargaan kepada kelompok musik tradisional daul Sakera karena kelompok musik ini dinilai mampu mempertahankan budaya tradisional dan membawa nama harum Pamekasan di tingkat nasional.

Musik tradisional daul Sakera ini merupakan satu dari sekitar 200 lebih kelompok musik tradisional daul yang ada di Kabupaten Pamekasan yang banyak merah prestasi dalam kurum waktu 17 tahun, sejak didirikan pada tahun 1997 hingga 2013 ini.

“Prestasi yang sangat sepektakuler yang diraih kelompok musik ini adalah penghargaan dari Direktur Jenderal Nilai Seni dan Film Kebudayaan dan Pariwisata mewakili Provinsi Jawa Timur di istana negara tahun 2009 lalu,” kata Iskandar, Jumat.

Ketua Komisi A DPRD yang juga ketua Yayasan Landhep Semmo, yakni yayasan yang bergerak dalam pelestarian budaya dan kesenian tradisional Madura ini menjelaskan, pemberian penghargaan kepada kelompok musik daul Sakera ini sekaligus sebagai pemicu kepala kelompok musik tradisional lainnya agar bisa eksis dan tetap lestari.

Sejak kelompok musik etnik Madura yang dipimpin oleh Mohammad Haris ini didirikan, sudah tercatat meraih 19 kali penghargaan, baik di tingkat lokal Pamekasan, Jawa Timur, hingga di tingkat nasional.

Kelompok musik ini juga pernah tercatat sebagai penyaji terbaik Festival Lagu Daerah se-Jawa Timur di Taman Krida Malang, bahkan pernah dipercaya berperan dalam film bertema perjuangan bangsa ini berjudul “Bendera Sobek di Surabaya” pada 2010.

“Makanya pimpinan kelompok musik ini layak dinobatkan sebagai pelestari dan pengembang seni dan budaya Madura, karena cita-cita pendirinya adalah melestarikan dan memasyarakatkan musik tradisional kepada kalangan generasi muda Madura secara umum dan Pamekasan secara khusus,” kata Iskandar menjelaskan.

Dalam pidato kebudayaan pada pagelaran malam budaya yang di lapangan Bulai Galis, Pamekasan saat memberikan penghargaan kepada sejumlah kelompok musik tradisional, termasuk musik daul Sakera ini, Iskandar menyatakan, Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan hazanah budaya dengan jenis tradisional yang beragam pula.

Keberadaan Indonesia di mata dunia, salah satunya karena adanya keragaman seni dan budaya, termasuk seni musik tradisional.

Bahkan, kesenian musik tradisional, kata Ketua Komisi A DPRD Pamekasan yang juga Ketua Yayasan Landhep Semmo ini, kini tidak lagi hanya sebatas kesenian kampung, akan tetapi mampu menjelma menjadi kesejian yang bisa dinikmati semua kalangan.

“Atas dasar itulah, maka saya selaku anggota DPRD sekaligus sebagai pembina pelestarian kesenian tradisional Madura, terdorong untuk terus ikut berjuang melestarikan hazanah budaya dan tradisi di Madura ini,” katanya menjelaskan.

Ayah tiga orang anak ini juga menganggap penting upaya perjuangan pelestarian budaya dan musik tradisional ini melalui jalur politik, karena selama ini, perjuangan melalui jalur ini belum banyak yang memperhatikan.

Iskandar yang kini menggagas perlunya pemerintah membuat peraturan daerah (Perda) tentang Pelestarian Budaya Tradisional itu lebih lanjut menyatakan, dukungan para pegiat musik dan seni tradisional sangat penting, agar hazanah budaya dan kesenian tradisional tetap lestari dan tidak tergerus dengan arus modernisme.

Bagi Iskandar, budaya dan kesenian tradisional Madura harus tetap dipertahankan, bahkan harus disemarakkan, karena memang itulah yang menjadi identitas sejati sebuah komunitas atau kelompok masyarakat, khususnya di Pulau Garam Madura.

Penghargaan yang diberikan oleh anggota DPRD Pamekasan Iskandar yang juga Ketua Yayasan Landhep Semmo Madura kali ini merupakan kali keenam.

Sebelumnya yayasan yang dirikan oleh kalangan seniman, praktisi budaya, akademisi dan jurnalis di Madura ini juga telah memberikan penghargaan atas pelestarian seni macapat, upara adat Madura, jurnalis pelestari seni budaya, penyair muda Madura dan pelestari tari tradisional Madura. (antarajatim.com)

HMI Sarankan KPU Perbanyak Sosialisasi Secara Online

HMI LAMBANGPamekasan (Warta Madura) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Jawa Timur, menyarakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbanyak sosialisasi pemilu melalui media online. Alasannya karena media tersebut kini lebih banyak diakses para pemilih pemula, pelajar, dan mahasiswa.

“Bahkan akses informasi melalui media online kini cakupannya sudah lebih luas hingga ke pelosok desa seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi,” kata Ketua Umum HMI Pamekasan Mohammad Manshur, Sabtu (14/12/2013).

Media online yang bisa diakses melalui jaringan internet ini, kata Manshur, semakin meluas seiring dengan perkembangan kepemilikan telepon pintar (smartphone).

Selain itu, akses informasi melalui dunia internel lebih cepat diakses masyarakat dan tidak cepat hilang, karena bisa dilacak melalui mesin pelacak.

Selain media online, jenis media yang juga lebih terjangkau luas adalah media elektronik, semisal televisi dan radio.

“KPU kami kira perlu mengoptimalkan sosialisasi melalui media-media yang memang lebih banyak diakses masyarakat ini, tentunya tanpa mengabaikan jenis media lainnya,” jelas Mashur.

Manshur menilai, di tingkat lokal Madura, khususnya di Pamekasan, sosialisasi pemilu melalui media internet masih kurang, bahkan terkesan memang kurang dioptimalkan.

KPU juga terkesan kurang memanfaatkan fasilitas jejaring sosial seperti twitter dan facebook yang memang telah tersedia dan diakses banyak calon pemilih di Pamekasan.

“Ke depan saya kira KPU perlu mengoptimalkan lagi. Karena menurut hemat kami, ‘panglima informasi’ untuk saat ini memang internet,” terang Manshur.

Jika dipersentase, sambung dia, maka idealnya untuk media yang banyak diakses calon pemilih, yakni internet dan media elektronik (radio dan televisi) adalah 60 berbanding 40 persen.

“Jadi 60 persen itu untuk internet dan media elektronik, sedangkan 40 persen sisanya untuk media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloit,” katanya.

Mahasiswa dan kalangan akademisi khususnya, saat ini justru sudah menjadikan media internet sebagai referensi informasi untuk menambah wawasan.

“Karena kalau diinternet itu kan bisa dilacak dengan mudah, dan bisa diakses kapan saja, tidak seperti dokumen manual,” katanya menjelaskan. (sayangi.com)