DLH: UKL-UPL Kota Cinema Mall Sudah Prosedural


Kota Cinema Mall Pamekasan

WARTAMADURA.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir menjelaskan, gedung bioskop Kota Cinema Mall (KCM) sudah mengantongi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) resmi, prosedural, dan sah sesuai prasyarat yang telah ditetapkan.

“Kalau ditanya apakah KCM itu memiliki UKL-UPL?, Ya sudah resmi dan sudah benar syaratnya, sudah sah itu,” kata Jabir, seperti dilansir kabarmadura.id, menjelaskan gugatan Ali Karrar Shinhaji dan Fudholi M Ruham ke Mapolres Pamekasan terkait tudingan pencatutan foto pada dokumen pendukung penerbitan izin UKL-UPL gedung bioskop KCM Pamekasan.

Menurut Amin Jabir, hal itu berbanding lurus dengan disahkannya dokumen tersebut sebagai rekomendasi, tanpa mempertimbangkan apakah isi dokumen itu asli atau tidak. Sebab pihaknya hanya memastikan bahwa dokumen yang diajukan lengkap dan benar.

Sebelumnya, kedua kiai tersebut (Ali Karrar Shinhaji dan Fudholi M Ruham) melaporkan pihak KCM ke Mapolres Pamekasan, karena menurutnya, manajemen perusahaan itu telah melampirkan foto dirinya pada dokumen pendukung UKL-UPL, meskipun dalam ketentuan, foto bukan prasyarat pokok dalam menerbitkan izin operasional usaha hiburan. [Baca Juga: Mantan Wabup Halil Berpotensi Diperiksa Polisi Terkait Kasus KCM]

Sebelumnya pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan juga menjelaskan, bahwa secara administrasi, izin KCM telah lengkap dan tidak memiliki kecacatan administrasi, bahkan KCM mengurusnya sejak tahun 2018 lalu.

Berdasarkan berkas dokumen dalam pengajuan perizinan pada perusahaan yang mengelola bioskop Kota Cinema Mall (KCM) itu, yakni PT Graha Mulya, proses pengajuan perizinan sejak awal 2018, bahkan perusahaan PT Graha Restu Mulya sendiri telah didirikan pada 8 Desember 2017.

Selanjutnya pada Februari 2018, KCM sudah melakukan pertemuan dengan warga dan menyampaikan sosialisasi, dan pada intinya warga sekitar tidak keberatan dengan akan adanya usaha berupa gedung cinema keluarga, foodcourt dan panggung kesenian tersebut. [Baca Juga: Horor Bernama Kota Cinema]

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, terbit surat keterangan dari Kelurahan Kowel, Pamekasan, dan pada 5 Oktober 2018 OSS menerbitkan NIB.

Lalu pada 2 November 2018 manajemen Graha Restu Mulya menyampaikan dokumen Pengelolaan dan Pemantauan (UKL-UPL) yang kala itu dibina oleh Wakil Bupati Pamekasan Halil alias Kholil Asy’ari.

Selanjutnya pada 13 November 2018, DLH mengeluarkan surat rekomendasi usaha Kota Cinema Pamekasan, setelah berkas yang diajukan sejak awal 2018 telah dinyatakan lengkap, dan diproses secara langsung melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. (WARTAMADURA.COM)

Baca Juga Artikel Lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.