Mantan Wabup Halil Berpotensi Diperiksa Polisi Terkait Kasus KCM


KH Ali Karran Shinhaji dan rombongan saat melapor ke Mapolres Pamekasan pada 25 Agustus 2020.

WARTAMADURA.COM – Mantan Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur Halil alias Kholil Asy’ari berpotensi diperiksa tim penyidik Polres Pamekasan terkait laporan Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA) KH Ali Karrar Shinhaji ke Mapolres Pamekasan tentang pencatutan foto dirinya pada lampiran dokumen pendukung izin operasional gedung bioskop Kota Cinema Mall (KCM).

Hal ini terjadi, karena Wabup Kholil Asy’ari selaku pembina tim verifikasi dan ia menanda tangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018.

Dalam Surat Keputusan Bernomor: 188/63/432.013/2018 tertanggal 2 Januari 2018 itu Wabup Pamekasan Halil kala itu memutuskan dan menetapkan membentuk tim verifikasi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) serta surat penyataan pengelolaan lingkungan hidup, dan Wabup Pamekasan Halil sebagai pembinaan di tim itu. [Baca Juga: Umar Hamdan Menuduh KH Mustofa Bisri Doakan Indonesia Hancur]

Tim lainnya sebagaimana tertuang dalam surat keputusan itu meliputi Sekretaris Daerah selaku penasihat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pengarah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua tim, Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Wakil Ketua, lalu Kasi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai sekretaris tim.

Sementara anggota tim, terdiri dari tujuh orang, yakni Kabid Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Kabid Penegakan Perundang-Undangan pada Satpol-PP, Kasubbid Pemukinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kasi Bina Industri Kecil dan Menengah, Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kasubbag Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, lalu Kasi Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tiga orang lainnya dari unsur Staf Dinas Kesehatan, lalu unsur Perangkat Daerah Teknis, serta unsur staf pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Pamekasan. [Baca Juga: Kiai Madura Penghina KH Mustofa Bisri Akhirnya Meminta Maaf]

Dari total anggota tim yang berjumlah 13 orang ini, dua diantaranya telah dimintai keterangan tim penyidik Polres Pamekasan terkait laporan pencatutan foto pada lampiran pendukung dokumen izin operasional KCM itu dan mantan Wabup Halil alias Kholil Asy’ari juga menunggu giliran selaku pembina tim.

Keputusan Wabup Halil tentang penbentukan tim

lanjutan SK pembentukan tim

Selain Ketua AUMA KH Ali Karrar Shinhaji, Sekretaris AUMA KH Fudholi M Ruham juga melaporkan adanya pencatutan foto dokumen pendukung perizinan biskop Kota Cinema Mall (KCM) pada UKL-UPL tersebut. [Baca Juga: Horor Bernama Kota Cinema]

“Menurut laporan yang kami terima, foto kedua tokoh ini dimasukkan dalam dokumen pengajuan izin operasional gedung bioskop tersebut, sehingga melaporkan kasus tersebut kepada kami,” kata Kapolres AKBP Apip Ginanjar seperti dilansir sejumlah media massa lokal di Pamekasan.

Padahal, foto tersebut diambil saat para Ulama bersama beberapa tokoh pendidikan dalam rangka memusyawarahkan penyusunan buku akhlak sebagai bahan pelajaran di sekolah umum pasca-adanya kasus penganiayaan siswa terhadap guru yang mengakibatkan kematian di SMAN 1 Torjun Sampang pada 1 Februari 2018.

“Tapi oleh pihak pengelola bioskop foto itu disertakan juga, seolah-olah ulama menyetujui keberadaan gedung bioskop di Pamekasan ini,” kata penasihat hukum KH Ali Karrar Shinhaji, Abdul Bari.

Atas dasar itu, maka KH Ali Karrar dan KH Fudholi M Ruham melaporkan kasus itu ke Mapolres Pamekasan, termasuk mantan Wakil Bupati Pamekasan Halil, alias Khalil Asy’ari selaku pembina dan Pelaksana Harian Bupati Pamekasan, karena bupati definitif waktu itu yakni Achmad Syafii, sedang menjalani proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi.

Selain bersama pengacaranya, kedua tokoh itu datang ke Mapolres Pamekasan, Selasa (25/8/2020), juga didampingi sejumlah pengurus ormas Islam Pamekasan. Antara lain pengurus Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Forum Kiai Muda Pamekasan dan beberapa orang pengurus Aliansi Ulama Madura (AUMA).

Laporan KH Ali Karrar Shinhaji dan KH Fudholi M Ruhan yang merupakan Ketua dan Sekretaris AUMA ini, tercatat sebagai laporan polisi nomor:LP-B/283/VIII/Res.1.9/2020/Reskrim SPKT Polres Pamekasan, tanggal 25 Agustus 2020.

“Atas laporan ini, maka kami akan melakukan penyelidikan untuk memanggil para pihak untuk dimintai keterangan,” kata Kapolres AKBP Apip Ginanjar. (WARTAMADURA.COM)

Baca Juga Artikel Lainnya:

Satu pemikiran pada “Mantan Wabup Halil Berpotensi Diperiksa Polisi Terkait Kasus KCM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.