KAHMI Sarankan Pemkab Melakukan Modifikasi Pencegahan COVID-19


Pemeriksaan Kesehatan pada santri oleh Satgas COVID-19 Pamekasan.

WARTAMADURA.COM – Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pamekasan, Jawa Timur meminta pemkab setempat memodifikasi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah itu, yakni dengan cara membatasi pergerakan masyarakat, akan tetapi tetap bisa menjamin kebutuhan logistik.

“Poinnya pada dua hal, yakni konteks pencegahan penyebarannya, dan jaminan akan kebutuhan logistik,” kata juru bicara KAHMI Pamekasan Iskandar di Pamekasan, Selasa (7/4/2020).

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang ini lebih lanjut menjelaskan, upaya pencegahan dan jaminan kelancaran distribusi logistik perlu dipikirkan mulai saat ini, untuk pertimbangan keamanan.

“Sebab, jika hanya upaya pencegahan penyebaran virus corona yang didahulukan, tapi kelancaran distribusi logistik tidak dipikirkan, maka akan banyak muncul kejahatan demi kejahatan di masyarakat,” kata Iskandar.

Jika perlu, sambung Iskandar, maka bentuk seperti bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang pernah diterapkan pemerintahan sebelumnya juga perlu dilakukan.

“Sebab, dengan adanya jaminan akan kebutuhan bahan pokok, Insya Allah masyarakat akan lebih tenang di rumah dan anak istrinya terjamin kebutuhan dasarnya,” ujar Iskandar.

Mantan anggota DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini lebih lanjut menjelaskan, saat ini persoalan bangsa bukan semata-mata masalah kesehatan saja, akan tetapi juga masalah ekonomi.

“Pembatasan wilayah yang tidak diimbangi oleh upaya penyediaan distribusi kebutuhan bahan pokok yang memadai, akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat,” katanya, menjelaskan.

Iskandar yang juga Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Madura ini lebih lanjut menjelaskan, masyarakat di Pulau Madura, termasuk Pamekasan banyak yang menjadi perantau di berbagai daerah.

Jumlah TKI di pulau berpenduduk sekitar 1 juta lebih ini juga tidak sedikit. Saat virus corona melanda banyak perantau asal Madura yang pulang ke kampung halamannya.

“Salah satu upaya pencegahan yang menarik untuk bisa diterapkan di desa-desa lain adalah dengan mendirikan rumah karantina, seperti yang telah dilakukan Desa Bulangan Barat,” katanya, menjelaskan.

Di desa ini, semua warga perantau, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, harus tinggal di rumah karantina tersebut selama 14 hari sebelum berkumpul dengan keluarganya. (WM-0325).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.