Komisi IV Fasilitasi Penolakan Pengelolaan Stadion oleh Madura United


Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.

WARTAMADURA.COM – Komisi IV DPRD Pamekasan memfasilitasi penolakan pengelolaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan oleh manajemen sepakbola Madura United FC yang telah ditanda tangani dalam nota kesepahaman antara Manajemen Madura United dan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam pada April 2019.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi menyatakan, pihaknya memfasikitas usulan penolakan pengelolaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan oleh pihak Madura United oleh kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Madura (Gapura) itu, karena merupakan aspirasi yang muncul di masyarakat.

“Siapapun yang hendak menyampaikan aspirasi kepada kami selaku wakil rakyat, tetap kami layani,” kata Sahur.

Sebelumnya pada 22 Januari 2020 puluhan orang mengatas namakan diri Gapura ini datang ke kantor Komisi IV DPRD Pamekasan. Mereka memggelar audiensi, mempertanyakan kejelasan kepemilikan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGM) yang dikelola Menejemen Madura United FC.

Kelompok ini mengaku mewakili kepentingan rakyat Pamekasan. Sebab, menurut juru bicara kelompok ini, keberadaan stadion tidak dirasakan oleh masyarakat dan pemuda penikmat sepakbola di Kabupaten Pamekasan.

Dalam audiensi tersebut Gapura mempertanyakan legalitas MOU yang ditandatangani oleh Bupati Pamekasan dengan Managemen MU pada April 2019. Isinya menurut juru bicara Gapura Razak, bahwa pengelolaan stadion dipasrahkan kepada MU. Namun kenyataannya, kucuran dana miliaran rupiah dari Pemkab Pamekasan masih terus mengalir meski MoU antara Madura United FC dengan Pemkab Pamekasan telah ditanda tangani.

Saat audiensi itu, Kepala Dispora Mohammad menjelaskan, salah satu klausul penting dalam perjanjian tersebut, yakni tentang pemanfaatan stadion oleh klub lain.

“Stadion tidak bisa dipergunakan pihak lain jika sedang dipergunakan oleh MU,” kata Mohammad seperti dilansir media.

Kepada audien, Muhammad juga tidak menjelaskan bahwa perjanjian kersama (PKS) antara Madura United dengan Pemkab Pamekasan belum selesai, sehingga Madura United tidak memiliki kewenangan.

Namun, jika ada para pihak yang hendak menggunakan stadion itu diluar kepentingan Madura United, Muhammad dan kawan-kawan selalu menyatakan, agar menemui manajemen Madura United.

“Padahal sampai detik ini, saya belum menerima serah terima dari pihak Dispora, bahkan PKS-nya saja baru selesai pada tanggal 30 Januari 2020,” kata Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Ziaul Haq.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi mengaku, setuju dengan usulan pembatalan pengelolaan stadion Pamekasan oleh pihak ketiga.

Alasannya, karena Madura hanya diwajibkan membayar Rp473 juta, sedangkan hasil penjualan tiket sangat tinggi. (WM-0324)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.