Ulama Madura Datangi Mapolres Desak Polisi Netral di Pilpres 2019


IMG_20190326_001122.jpgWARTAMADURA.COM – Ulama dan para habib di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pemilu 17 April 2019 yang berkualitas, bebas dari praktik kecurangan dan demokratis dan meminta polisi bersikap netral.

“Habaib dan para ulama ingin agar aparat bersikap netral dan mengawal proses demokratisasi di Pamekasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo seusai menemuai perwakilan ulama dan habaib di aula Mapolres Pamekasan, Senin (25/3/2019).

Ia menjelaskan, tuntutan agar petugas bersikap netral itu merupakan satu dari lima poin tuntutan yang disampaikan perwakilan ulama dan habaib ke Mapolres Pamekasan di acara audiensi itu.

Tuntutan lainnya, meminta agar polisi bertanggung jawab atas terciptanya keamanan yang kondusif di Kabupaten Pamekasan, serta meminta jika ada pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan pemilu hendaknya disanksi tegas tanpa pengecualian.

Tuntutan keempat, perwakilan ulama dan habaib ini meminta agar semua elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan hendaknya mendapatkan pengayoman dan perlindungn dari aparat penegak hukum.

Lalu yang kelima, para perwakilan ulama dan habaib Pamekasan ini mengingatkan, bahwa sikap netral aparat merupakan keharusan.

“Intinya para ulama dan habaib mendukung dan berkomitmen terlaksananya tata kelola pemilu yang jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata kapolres, menerangkan.

Terkait dengan tuntutan itu, kapolres menyatakan berterima kasih kepada para ulama dan habaib Pamekasan.

Menurut kapolres, peran aktif semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam ikut mewujudkan situasi yang aman dan kondusif pada pemilu 17 April 2019.

“Bagi kami netralitas merupakan keharusan, karena polisi merupakan pengayon dan pelindung semua pihak yang berkepentingan,” kata kapolres.

Tugas pokok dan fungsi polisi, sambung kapolres, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam ketentuan ini, sambung kapolres, polisi dilarang dengan tegas terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Maka, bagi anggota yang ketahuan dan terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis, jelas akan disanksi tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (MADURAKU.COM).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.