Nasib PPP Pascapenangkapan Romi


Oleh Andri Saubani*
Jelang sebulan menuju Pemilu 2019, salah satu partai Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditimpa musibah. Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau yang biasa disapa Romi ditangkap KPK pada suatu operasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) pekan lalu. Sehari setelah ditangkap, Romi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Keluar dari gedung KPK pada Sabtu (15/3), Romi mengenakan rompi oranye tanda dirinya langsung ditahan.

Dalam konteks politik dan dan terjadi pada tahun politik, kasus yang menjerat Romi tentu akan memiliki dampak elektoral. Pertama dampak elektoral terhadap PPP dan kedua, koalisi pendukung pasangan capres-cawapres, Jokowi-Maruf di mana PPP tergabung di dalamnya. Pertanyaanya, siapa yang paling terdampak dan seberapa besar dampak kasus Romi?

PPP tentunya yang akan paling terdampak. Adalah fakta bahwa kasus korupsi yang menjerat elite suatu partai politik sangat mempengaruhi citra parpol itu di mata pemilih. Partai Demokrat dalam sejarah menjadi bukti, di mana elektabilitas mereka terjun bebas pada 2014 setelah serangkaian kasus korupsi menjerat para elite termasuk sang ketua umum, Anas Urbaningrum. Padahal pada Pemilu 2009, Demokrat adalah parpol dengan raihan suara terbanyak dan menjadi penguasa (ruling party) di parlemen.

DPP PPP bergerak cepat merestrukturisasi manajemen partai setelah KPK resmi menetapkan sebagai tersangka. Romi diberhentikan, sementara Suharso Manoarfa dipilih menjadi pelaksana tugas (plt) ketua umum dalam rapat pengurus harian DPP PPP pada Sabtu (16/3).

Celakanya bagi PPP, Romi terjerat kasus kurang dari sebulan jelang pencoblosan Pemilu 2019. Jika reorganisasi partai bisa dilakukan segera, reputasi dan citra parpol tidak bisa dipulihkan dalam hitungan hari, namun butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Apalagi, dalam beberapa survei beberapa lembaga, elektabilitas PPP bisa dibilang berada pada angka kritis untuk bisa tetap eksis di parlemen.

Survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilaksanakan pada 24 Februari 2019- 6 Maret 2019 menghasilkan, PPP berada pada urutan ke sembilan dengan elektabilitas sebesar 4,1 persen. Sementara, survei Polmark Indonesia yang digelar pada Oktober 2018 hingga Februari 2019 mendapatkan elektabilitas PPP sebesar 4,4 persen.

Pada Januari 2019, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga menggelar survei di mana elektabilitas PPP malah di bawah ambang batas parlemen (4 persen), yakni 3,5 persen. Angka elektabilitas PPP itu bahkan lebih kecil dari Perindo yang meraih 4 persen dan adalah partai baru yang pertama kali ikut pemilu pada tahun ini.

Pada Pemilu 2014, PPP meraih 6,53 persen dari total suara, yang menempatkan partai berlambang ka’bah itu di urutan sembilan dan para wakil rakyatnya berhak mengisi kursi DPR. Pada tahun ini, belum tentu PPP bisa kembali meraih capaian pada 2014, apalagi setelah kemunculan kasus Romi di KPK.

Sebagai partai Islam, bukan lantas PPP gampang merebut hati pemilih Muslim. Di tiap pemilu, PPP bahkan harus ikut berebut suara pemilih Muslim tidak hanya dengan sesama partai Islam seperti PAN, PKS, dan PKB, tapi juga dengan partai nasionalis lainnya. Survei LSI Denny JA terbaru bahkan merilis hasil di mana mayoritas pemilih Muslim (18,4 persen) memilih PDIP pada Pemilu 2019. PPP, berdasarkan survei LSI Denny JA, hanya kebagian 4,1 persen suara dari pemilih Muslim yang jumlah populasinya mencapai 85 persen dari total suara pemilih.

Jika konsolidasi internal dan eksternal PPP gagal, bisa jadi kasus Romi akan mengakibatkan pemilih PPP beralih ke parpol lain pada pemiliu tahun ini. Untuk basis suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pemilih dari segmen nahdliyin bisa berpindah Ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan, di Jawa Barat pemilih PPP belum tentu beralih ke PKB, karena, pemilih di Jawa Barat memiliki perbedaan karakter. PKS bisa jadi partai yang menerima limpahan suara pemilih PPP.

Bagaimana dengan dampak terhadap koalisi Jokowi-Maruf? Harus diakui, sebagai tokoh politik muda, pengaruh Romi di koalisi partai pengusung paslon 01 mungkin tak terlalu besar. Apalagi, kasus Romi di KPK malah sudah dikapitalisasi oleh koalisi bahwa penegakan hukum pada era Presiden Jokowi berhasil. Tertangkapnya Romi, diklaim sebagai bukti ‘hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas’.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf juga bergerak cepat menetralisir kasus Romi dengan lemparan pernyataan-pernyataan bahwa kasus yang menjerat Romi adalah masalah pribadi yang tidak ada urusannya dengan koalisi. Jokowi pun sudah mengeluarkan pernyataan tegas, bahwa dirinya optimistis elektabilitasnya dan cawapres Maruf Amin tidak akan terimbas kasus yang membelit Romi.

Dalam surat terbukanya pada 16 Meret, Romi meminta maaf kepada kepada warga PPP di seluruh pelosok Tanah Air. Ia meminta para kader partai ka’bah tidak mengendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari.

“Saya sudah keliling Nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen,” kata Romi dalam surat terbukanya itu.

Tinggal kita tunggu saja setelah tanggal 17 April nanti, apakah PPP akan tetap lolos ambang batas parlemen seperti kayakinan Romi. Wallahualam.

*penulis adalah jurnalis Republika dan tulisan ini telah diterbitkan di republika.co.id, Selasa 19 Maret 2019.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.