KPPS Sokobanah Protes Pemotongan HonoR Pilkada Ulang


WARTAMADURA.COM – Penyelenggara pilkada ulang di Kabupaten Sampang, sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, mendatangi kantor KPU di Jalan Diponegoro Kota Sampang, memprotes pemotongan honor pilkada ulang, Kamis (8/11/2018).

Mereka meminta keadilan terkait dugaan pemangkasan honor yang diterima selama proses pelaksanaan Pilkada Sampang jilid I hingga pencoblosan ulang.

Ketua KPPS di TPS 2, Desa Tamberu Daya, Sugianto (29) mengatakan, dirinya menuntut hak berupa honor para penyelenggara di desa dikembalikan yang sengaja dipangkas. Selama ini, ia hanya menerima honor sebesar Rp 400 ribu, seharusnya Rp 550 ribu. Sedangkan, bagi anggota KPPS hanya Rp 350 ribu, biasanya Rp 500 ribu.

Kemudian, honor Linmas diterima Rp 200 ribu, seharusnya Rp 400 ribu. Sedangkan, biaya tenda TPS hanya turun Rp 300, dari seharusnya Rp 800.

“Honor petugas penyelenggara ini berdasarkan dokumen RAB PSU Pilkada Sampang, selama kami menerima honor tidak pernah diberi rekapan atau kwitansi serta tanda tangan penerimaan honor dipalsukan, disini kecurigaan kami,” ujarnya, Kamis (8/11/2018).

Menurut Sugianto, dugaan pemangkasan honor penyelenggara itu terjadi hampir si seluruh desa di Kecamatan Sokobanah. Hal ini atas informasi rekan ke rekan lainnya. Entah dengan maksud dan tujuan apa di balik pemangkasan hak tersebut.

“Jadi menurut kami ini korupsi berjemaah, pemangkasan honor terjadi sejak Pilkada pertama sampai PSU ini,” tuturnya.

Persoalan tersebut sebenarnya telah diselesaikan secara etika di tingkat bawah. Namun tanpa ada penyelesaian dan solusi terbaik sehingga para penyelenggara memberanikan diri ke kantor KPU.

Jika nanti tanpa ada penyelesaian, maka kasus pemotongan honor KPPS diselesaikan secara proses hukum.

“Kami ingin diusut tuntas, tidak cukup harus minta maaf kalau soal pencurian, tapi tadi KPU menjanjikan akan menyelesaikan sampai hari Senin,” tegasnya.

Menanggapi itu, Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif, mengakui segera menindaklanjuti dan mengklarifikasi aduan KPPS Sokobanah. Jika ada kebenaran tentang pemotongan honor, maka dipastikan hak penyelenggara bisa diberikan sesuai pagu anggaran atau RAB.

“Lebih lanjutnya nanti saja ditunggu, soal sanksi bagi yang memangkas sesuai ketentuan aturan,” tandasnya. (WARTAMADURA.COM)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.