PPI Gelar Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa


Pamekasan – Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Cabang Pamekasan menggelar diskusi pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan Senin Malam (20/04) di kantor PPI Jalan Dirgahayu Pamekasan.

Kajian ini dihadiri oleh berbagai unsur seperti mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, eks pendamping program PNPM, penerima manfaat, serta jajaran pengurus PPI Pamekasan.

Ormas yang didirikan oleh mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan I Gde Pasek ini mengeksplorasi dan menjembatani implementasi Undang-Undang Desa yang ramai diperbincangkan banyak kalangan.

PPI sebagai ormas yang lahir dengan icon membangun Indonesia dari desa tersebut memandang perlu berkontribusi secara aktif agar impelementasi UU Desa tersebut berjalan secara baik dan terukur.

Ketua Pimpinan Cabang PPI kabupaten Pamekasan Fahrus Shaleh mengatakan bahwa PPI memiliki kemauan dan kehendak agar impelementasi UU Desa tersebut berjalan dengan baik dan mampu mengubah mindset (pola pikir) masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan di desa dan sebagai masukan kepada PPI dalam kiprahnya nanti khususnya di Pamekasan.

“Kajian ini urgen untuk dilaksanakan sebagai respon positip kami terhadap impementasi UU Desa dan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa,” jelas Fahrus.

Narasumber yang dihadirkan dalam kajian tersebut adalah kepala Bappemas, Ketua Lembaga Pengajaran, Peenelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAIN dan UNIRA serta mantan komisioner Komisi Informasi Jawa Timur Imadoeddin.

Dalam pemaparannya, Kepala Bappemas yang dihadiri Yudi, pejabat struktural di Bappemas yang hadir bersama konsultan PNPM kabupaten, menjelaskan konsep dan proses pemberdayaan PNPM yang selama ini dilakukan.

Menurutnya, program PNPM yang selama ini dilakukan cukup bagus dalam memberdayakan masyarakat baik secara kualitatif dan kuantitatif. Suasana penyegaran dengan perubahan regulasi pemberdayaan desa dengan UU Desa ini pihaknya menilai belum ada model dan modul pemberdayaannya. Apakah sama atau tidak dengan program PNPM yang telah dilaksanakan.

Menurutnya, ia masih nunggu proses itu. “Alhamdulillah, di Pamekasan untuk program PNPM ini berjalan sesuai harapan baik dari segi kualitatif dan kuantitatif.

Hanya saja ke depan menurutnya, untuk program pemberdayaan yang tertuang dalam UU Desa ini modul dan modelnya belum ada,” Jelas Yudi.

Yudi merincikan untuk program PNPM Perdesaan yang menjadi kewenangannya antara lain PNPM infrastruktur dan PNPM simpan pinjam dengan anggaran 19 Milyar yang tersebar di 12 kecamatan di kabupaten Pamekasan.

“Kami melaksanakan program ini di 12 kecamatan dengan anggaran Rp19 Miliar dengan pemerintah dana pendamping dari pemerintah daerah minimal 5 persen dari anggaran PNPM perdesaan. Seluruh rangkaian baik perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban proram dijelaskan secara rinci di Pedoman Teknis Operasinal (PTO) PNPM sebagai bentuk model dan modul PNPM perdesaan,” jelasnya rinci.

Selanjutnya, dalam kewenangannya juga ada PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC). Program ini sebagai pilot project di 5 kabupaten se Jawa Timur dan Pamekasan masuk didalamnya.

Sementara narasumber yang lain, dari ketua LP3M STAIN Ainurrahman menjelaskan program pemberdayaan kampus sebagai lembaga pengabdian kampus di masyarakat menuturkan dalam kurun waktu lima tahun, pihaknya telah berhasil mendirikan 10 Posdaya (Pos Pemberdayaan Masjid) di Pamekasan.

Pos daya Masjid ini bertujuan untuk memberdayakan pengurus dan masyarakat di sekitar masjid serta menginventarisir need-assement (kebutuhan masyarakat) di sekitar masjid.

Pola pemberdayaan yang kami lakukan tidak sama seperti yang dilakukan oleh Bappemas, kami mencoba menginventarisir need assesment masyarakat dan mendampingi pemberdayaan dengan pembekalan dan akses kebutuhan masyarakat ke stacholder yang ada.

Sementara itu, Ketua LP3M UNIRA, Arlina menyampaikan juga bahwa banyak inovasi yang bisa dikembangkan di kampus. Ada banyak inovasi dan kreatifitas yang bisa dilakukan di masyarakat melalui kampus. Civitas akademika kampus memiliki banyak peluang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai amal bhakti kampus dengan proposal atau ajuan ke dikti.

“Asal kreatif, inovatif semuanya bisa dilakukan terkait dengan pengabdian atau pemberdayaan masyarakat ini. Untuk itu, harapnya, pemerintah daerah bisa mensinergikan program pemberdayaan menjadi bagian tak terpisahkan sebagai komitmen bersama elemen kampus, pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat khususnya seperti PPI ini. Untuk itu hal ini perlu ditindaklanjuti,” harap Arlina.

Imadoeddin, mantan komisioner KI Jatim dalam pemaparannya menjelaskan kemiripan program PNPM dengan P2MKP, dan PPK. Ia menilai bahwa pemerintah daerah dalam amatannya belum mengekspose ke publik terkait evaluasi PNPM ini sampai dimana tingkat keberhasilan PNPM Perdesaan baik secara kualitatif dan kuantitatif.

“Pemerintah daerah melalui Bappemas ini hendaknya mengevaluasi pelaksanaan PNPM ini sampai dimana tingkat keberhasilannya dan ini sebagai proyeksi program pemberdayaan masyarakat lainnya menyongsong implementasi UU Desa,” jelas Imad. (Rilis PPI Pamekasan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.