Mahasiswa Madura Tuntut Korupsi Sektor Migas Diusut


PLTG BANGKALANJAKARTA (WARTWAMADURA.Com) – Forum Mahasiswa dan Rakyat Bangkalan Madura anti Mafia Migas (Front Rombak) mengutuk keras dan menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya mengusut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di sektor minyak dan Gas (MIGAS) yang telah terjadi selama 8 tahun di tubuh BUMN PT Pertamina (Persero) SKK MIGAS, PT Pertamina, EP, PT PLN (Persero),  PT Media Karya Sentosa, Bupati Bangkalan.

“Dalam kurun selama delapan (8) tahun terakhir, telah terjadi banyak penindasan, penzaliman, ketidak adilan dan kerugian rakyat madura, khususnya rakyat Bangkalan Madura yang di lakukan sekelompok orang yang merupakan mafia MIGAS Indonesia,” kata Koordinator aksi M Reza, di Jakarta, sebagaimana dilangsir situs rimasnews.com, Selasa (15/7).

Reza menegaskan pihaknya mendesak kepada KPK segera membatalkan demi hukum kontrak perjanjian jual beli GAS (PJBG) No 860/EF0000/2007-SQ dan No ME -P/DIR/IX/07/A 433 per tanggal 5 September 2007 serta kontrak perpanjangan PJGB dimaksud antara PT pertamina EP dan PT media Karya Sentosa, yang dinilai nyata-nyata terbukti telah merugikan Negara sebesar Rp5 Triliun.

“Tidak hanya itu, mereka juga telah merugikan rakyat Madura khususnya rakyat Bangkalan yang menjadi korban dari praktik mafia Migas tersebut,” tegasnya.

Disamping itu, pihaknya memohon Presiden RI SBY, Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri ESDM Jero Wacik agar segera memecat semua Direksi PT pertamina, PT pertamina EP, dan Kepala SKK MIGAS serta seluruh pejabat instansi dan lembaga yangt terlibat bersama-sama dalam praktek KKN dan mafia migas yang terjadi sumber penderitaan rakyat Bangkalan selama ini.

“Kami sampaikan ultimatum paling lama 3×24 jam, gas alam dan listrik yang menjadi hak dan kebutuhan primer Rakyat Bangkalan Madura dapat dipenuhi oleh semua pihak yang selama ini menjadi penyebab krisis listrik dan kehancuran ekonomi rakyat Bangkalan Madura,” ujarnya.

Menurutnya, rakyat Bangkalan Madura telah diperdaya, dibohongi dan dikhianati oleh pejabat-pejabat tersebut. SDA Madura berupa gas alam di keruk sebanyak-banyaknya dari Bangkalan Madura tanpa sedikitpun rakyat Bangkalan Madura menikmati kekayaan SDA nya. Ketidakadilan ini harus di hentikan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan yang menjadi Sila ke 2 dan 4 dari Pancasila, Dasar Negara RI.

Maka itu, pihaknya menyerukan agar perlu dilakukan audit investigasi terhadap seluruh pihak terkait terutama oknum-oknum di masing-masing instansi (SKK, PEP, PLN, MKS, Kabupaten Bangkalan dst). Selain itu, tambah Reza, agar tindakan tegas kepada oknum-oknum yang di temukan terindikasi pidana, oleh internal instansi masing-masing.

“Penetapan sanksi terhadap MKS yang meliputi: denda, pajak terutang, PPN dan dst terhadap penyimpangan alokasi gas yang seharusnya dipasok ke PLTG Gili Timur. Penetapan denda / sanksi ini dapat di dasarkan pada hasil investigasi audit yang di lakukan auditor Negara (BPK) atau auditor Pemerintah (BPKP),” tukasnya.

Akibat pelanggaran dan penyimpangan kontrak PJBG oleh SKK Migas – PEP – MKS, yang dibiarkan begitu saja oleh Bupati Bangkalan, rakyat dan negara dirugikan, sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2007 sampai sekarang Bangkalan dan Pulau Madura mengalami krisis listrik yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

2. PLTG Gili Timur Bangkalan Madura tidak mendapat pasokan gas, sehingga terpaksa jarang beroperasi. Bilamana PLTG terpaksa dioperasikan, menyebabkan pemborosan karena harus membeli gas dari pihak ketiga dengan harga lebin mahal dan menyebabkan pembengkakan biaya operasional sebesar Rp. 18 miliar per bulan atau lebih Rp. 200 miliar per tahun.

3. Gas alam yang merupakan hak PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan oleh MKS diselewengkan dan dijual kepada pihak lain. Pengalihan penjualan gas alam kepada pihak lain itu sangat merugikan PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan, namun menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah per tahun bagi MKS.
4. Terhitung sejak 2007 sampai 2013 atau selama 6 tahun, kerugian PLTG Gili Timur dan rakyat bangkalan yang termasuk kategori kerugian negara sedikitnya Rp. 5 triliun.

5. Kerugian negara sebesar Rp. 5 triliun itu belum termasuk kerugian negara akibat mandeknya pertumbuhan ekonomi dan terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Bahwa telah terjadi KKN luar biasa oleh pejabat SKK Migas, Pertamina, PT Media Karya Sentosa dan mantan Bupati Bangkalan terkait pelanggaran hukum, korupsi dan penyimpangan kontrak PJBG tersebut.

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan,  Polri, Komisi VII dan III DPR RI, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, Mendagri dan aparat hukum  terkait didesak untuk segera  menindak tegas, menangkap dan menyeret para mafia migas dan pelaku korupsi triliunan rupiah ini ke depan pengadilan. (Rimasnews.com/Warta Madura)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.