Dugaan Korupsi Migas Bangkalan Capai Rp5 Triliun


WMO MADURAJAKARTA (WARTAMADURA.Com)  – Penyebab utama krisis listrik di Pulau Madura, Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan, tampaknya akan mulai terungkap. Diduga, praktik kolusi dan korupsi antara Badan Pengelola Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas, sekarang diganti dengan SKK Migas) dan PT Media Karya Sentosa (MKS) dan mantan Bupati Bangkalan merupakan pelaku penyebab krisis listrik di pulau garam yang sudah berlangsung bertahun-tahun, sejak 2006 lalu.

“Korupsi alokasi gas bumi di Bangkalan, Madura, oleh Pertamina EP, PT Media Karya Sentosa, dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin telah merugikan negara triliunan rupiah. Terdapat penyimpangan pelaksanaan alokasi dari semula untuk BUMD PT Bangkalan Petrogas dan PT Bangkalan Energy Lestari, tapi ternyata dialihkan kepada PT Media Karya Sentosa, yang perusahaan swasta murni,” ungkap Ketua Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti), Standarkiaa Latief, di Jakarta, Jumat malam (30/5) sebagaimana dilangsir asatunews.com.

Ketua Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) itu menyebutkan, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin telah mengajukan permohonan kepada BP Migas agar kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan KE-30 Kodeco Energy Ltd di lepas Pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO). “Tapi diketahui malah terjadi kolusi dan korupsi antara Bupati Fuad Amin, Pertamina EP, BP Migas, dan PT Media Karya Sentosa, yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun,” ujar Standarkiaa.

Sebagai daerah penghasil gas bumi, Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi gas bumi, baik untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (power plant) PLTG, untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri, dan kebutuhan rumah tangga serta komersial lainnya.

Untuk kepentingan itu, Bupati Bangkalan telah mengajukan permohonan kepada Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE/WMO) di Jakarta, perihal permohonan alokasi gas bumi dari lapangan KE-30 Kodeco Energy Ltd. Namun, sampai sekarang, PHE/WMO tidak juga memberikan alokasi gas bumi yang dimohonkan oleh Bupati Bangkalan tersebut. PHE/WMO menemui kendala dalam persetujuannya karena instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.FUAN AMIN

Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan Madura merupakan tanggung jawab PT Media Karya Sentosa (MKS), yang merupakan pihak pembeli gas bumi berdasarkan “Perjanjian Jual Beli Gas Alam (PJBG) untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur” antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa, Nomor (Pihak Pertama): 860/EPOOOO/2007-SO dan Nomor (Pihak Kedua): ME- P/DIR/CE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007.

Berdasarkan PJBG tersebut, MKS mendapat alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui PEP atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan, Madura. Tercantum tegas dalam PJBG PEP dan MKS No. 860/EP0000/2007-SO dan No. ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 sebesar 40 BBTU untuk PLTG Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura.

PJBG tersebut juga menegaskan MKS harus memenuhi persyaratan BP Migas & PEP sebelum alokasi gas untuk MKS direalisasi. Persyaratan yang menjadi tanggung jawab MKS itu adalah Pembangunan Pipa Gas dari Gresik (site PT MKS) menuju ke PLTG Gili Timur Bangkalan-Madura. Setelah pipa gas selesai dibangun, MKS berkewajiban menyalurkan gas bumi minimal 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan dan kebutuhan lain Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerja sama dengan BUMD Bangkalan, PD Sumber Daya, melalui perjanjian Nomor 08/674/433.503/2006 dan Nomor MKS-C06-125.

Perjanjian itu ditandatangani pada 23 Juni 2006 oleh Affandy (PD Sumber Daya) dan Sardjono (MKS) dan diketahui Bupati Bangkalan Fuad Amin. Perjanjian yang mengatur “Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa” antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya (PDSD) itu ternyata tidak pernah diwujudkan oleh MKS.

Pembangunan Pipa Gas yang dipersyaratkan kontrak PEP dengan MKS, dan MKS dengan PDSD tidak direalisasi oleh MKS. Akibatnya, gas bumi 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan tidak pernah dipasok oleh MKS. Namun, PEP tetap mengalokasikan gas sebesar 40 BBTU untuk MKS, meski persyaratan mendapatkan alokasi gas tidak dipenuhi oleh MKS.

Penyimpangan dan pelanggaran PJBG ini terjadi sejak tahun 2007. Lebih aneh lagi, SKK Migas (dulu BP Migas) dan PEP malah terus memperpanjang kontrak PJBG dengan MKS pada tahun 2013 lalu.

Akibat pelanggaran dan penyimpangan kontrak PJBG oleh SKK Migas-PEP-MKS, yang dibiarkan begitu saja oleh Bupati Bangkalan, rakyat dan negara dirugikan triliunan rupiah.

Sejak tahun 2007 sampai sekarang Bangkalan dan Pulau Madura mengalami krisis listrik yang menurunkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

PLTG Gili Timur Bangkalan Madura tidak mendapat pasokan gas, sehingga terpaksa jarang beroperasi. Jika PLTG terpaksa dioperasikan, terjadi pemborosan karena harus membeli gas dari pihak ketiga dengan harga lebih mahal dan menyebabkan pembengkakan biaya operasional Rp 18 miliar per bulan atau lebih Rp 200 miliar per tahun. Gas alam yang merupakan hak PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan oleh MKS diselewengkan dan dijual kepada pihak lain.

PLTG BANGKALANPengalihan penjualan gas alam kepada pihak lain itu sangat merugikan PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan, namun menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah per tahun bagi MKS.

Terhitung sejak 2007 sampai 2013 atau selama 6 tahun, kerugian PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan, termasuk kerugian negara, sekitar Rp 1.5 triliun. Kerugian negara sebesar Rp 1.5 triliun itu belum termasuk kerugian negara akibat mandeknya ekonomi dan terhambatnya kesejahteraan rakyat. Semua itu terjadi diduga akibat kolusi, korupsi, dan nepotisme pejabat SKK Migas, PEP, MKS, dan Bupati Bangkalan terkait pelanggaran dan penyimpangan kontrak PJBG.

Sampai berita ini diturunkan, kami sedang berupaya mengontak pihak-pihak terkait untuk meminta konfirmasi atas adanya dugaan korupsi yang dilansir Ketua Sakti itu. (ST/ASN-021/ Warta Madura).

Baca Juga:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.