Satgas COVID-19 sanksi pelanggar protokol kesehatan bersihkan sampah

Warga terjaring razia disanksi oleh Satpol-PP Pamekasan

WARTAMADURA.COM – Tim penegak disiplin dari Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Selasa memberikan sanksi sosial kepada pelanggar protokol kesehatan dengan membersihkan sampah di sekitar area Monumen Arek Lancor setempat.

“Ini kami lakukan untuk memberikan efek jera, dan pada akhirnya mematuhi disiplin protokol kesehatan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundangan-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan Yusuf Wibiseno, Selasa.

Sanksi sosial dengan membersihkan sampah kepada pengendara kendaraan bermotor yang terjaring razia petugas gabungan dalam operasi yustisi itu, merupakan salah satu jenis sanksi yang diberikan petugas.

Jenis sanksi sosial lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lagu-lagu kebangsaan.

Sedikitnya, 11 orang terjaring petugas gabungan dalam razia penegakan protokol kesehatan yang digelar di area Monumen Arek Lancor, Selasa itu.

Menurut Yusuf Wibiseno, razia penegakan disiplin protokol kesehatan dengan sandi operasi yustisi itu sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2020.

Inpres Nomor 6 Tahun 2020 itu tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sementara itu, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pamekasan.

Sebanyak 36 personel, terdiri dari anggota Satpol-PP sebanyak 15 orang, TNI 4 orang, Sub Denpom CPM 2 orang dan Polres Pamekasan sebanyak 15 orang diterjunkan dalam operasi gabungan itu.

Operasi dimulai dengan terlebih dahulu melakukan apel gabungan dan mengecek kelengkapan personel di sisi Timur area Monumen Arek Lancor Pamekasan, sebelum bergerak menuju titik lokasi yang telah ditentukan.

“Dalam setiap operasi, termasuk operasi tadi, kami juga membawa 2 orang PPNS yang bertugas melakukan penyidikan,” kata Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol-PP Pemkab Pamekasan Yusuf Wibiseno, menjelaskan. (WARTAMADURA)

Kades Laden Siapkan Serangan Balik pada Dayat Hermanto dkk, Setelah Menang Gugatan Hukum Berkali-kali

Kepala Desa Laden Alimuddin menunjukkan akik bertuliskan “Allah” usai menyampaikan keterangan pers kepada media di Hotel Front One, Pamekasan, Rabu (7/1/2021) terkait kemenangan dirinya, atas dugaan melakukan penyimpangan oleh Dayat Hermanto dan dkk. Alimuddin digugat secara pidana dan perdata oleh Dayat Hermanto dan kawan-kawan, namun tidak terbukti.

WARTAMADURA.COM – Kepala Desa Laden, Pamekasan, Madura, Jawa Timur Alimuddin mempersiapkan serangan balik kepada Dayat Hermanto dan kawan-kawan, setelah yang bersangkutan lima kali menang atas gugatan dan sengketa yang dituduhkan pada kepala desa itu.

“Sekarang sudah saatnya saya melakukan perlawanan, setelah lima kali berturut-turut saya dituding melakukan penyimpangan, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa” kata Alimuddin dalam keterangan persnya kepada media di Pamekasan, Kamis (8/1/2021).

Dayat Hermanto dkk merupakan perangkat desa yang diangkat pada masa kepemimpinan Kades Laden Fathor Rahman. Perangkat lainnya yang juga menggugat Kades Alimuddin adalah Subahan, Lilik Kustini, Khairul Ramadhan, Maftuhah Maulidiyah, Abdul Gafur, Hartono Hidayat, Sri Agustiningsih, dan Rini Indrayati.

Awalnya, mereka melaporkan Kades Laden Alimuddin ke Kejaksaan, tapi kandas, kemudian melaporkan juga ke Kementerian Hukum dan HAM tapi kandas lagi, lalu menggugat ke Pengadilan Negeri Pamekasan dan perangkat kalah, kemudian mengajukan banding kalah lagi, tidak puas perangkat menggugat Kades Laden ke PTUN Surabaya, namun kalah lagi.

Dasar pertimbangan pemberhentian oleh Kades Laden karena aparat desa ini tidak bisa menunjukkan SK hingga tiga kali rapat, tak bisa bekerjasama dengan Kades dan melakukan tindakan pelanggaran yang dilarang menurut Undang-Undang.

Foto bersama Kepala Desa Laden Alimuddin dengan Pengacaranya Sulaisi Abdurrazaq usai menyampaikan keterangan pers di Hotel Front One, Pamekasan, Rabu (7/1/2021).

Kades Laden sudah berulang kali melakukan pertemuan dengan perangkat desa dan meminta SK, tapi tidak diindahkan. Para penggugat malah sering melakukan pertemuan di rumah kades lama, yakni Fathor Rohman.

Bagi Alimuddin, keberlangsungan tata kelola pemerintahan desa merupakan prioritas utama, sehingga satu-satunya keputusan yang dinilai tepat, memberhentikan perangkat desa itu dan mengangkat perangkat desa baru.

Namun, Dayat Hermanto dan kawan-kawan tidak terima dengan pemberhentian itu, dan mempersoalkan kebijakan Kades Alimuddin melalui jalur hukum, yakni menggugat keabsahan keputusan sang kepala desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, penggugat kalah.

Tidak hanya itu, Dayat Hermanto dan kawan-kawan juga melaporkan Kades Laden Alimuddin ke Kejari Pamekasan, Kementerian Hukum dan HAM dan PN Pamekasan. Tapi semuanya kalah. “Nah, sekarang, saatnya saya melawan, karena semua tuduhan bahwa saya melakukan penyimpangan semuanya tidak terbukti,” kata Kades Laden Alimuddin, menjelaskan.

Kades Laden Alimuddin saat menyampaikan keterangan pers kepada media, terkait putusan pengadilan yang memenangkan dirinya. Kades Alimuddin digugat oleh mantan aparat dirinya secara pidana dan perdata, akan tetapi kalah dan putusan Kades Alimudin dinilai oleh majelis hakim.

Melawan yang dimaksud Alimuddin, apabila mereka tetap mengusik kepemimpinan dirinya, akan melaporkan balik para penggugat ke aparat penegak hukum, termasuk seseorang yang berada di balik para perangkat.

“Pintu masuknya pada tuduhan dan kesaksian palsu mereka saat di persidangan, karena semua tuduhan yang mereka sampaikan tak satupun yang terbukti,” kata Pengacara Alimuddin, Sulaisi Abdurrazaq.

“Selain itu, termasuk dugaan-dugaan korupsi yang mungkin terjadi selama ini di desa Laden. Jika Para Penggugat masih tidak puas setelah lima kali mengusik Kades Laden tapi kandas, kami persilahkan agar menempuh upaya hukum banding, kami akan layani sampai masalah ini tunta,” katanya, menambahkan.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur ini lebih lanjut menjelaskan, upaya mengganggu tata kelola pemerintahan desa melalui jalur hukum sebagaimana yang terjadi di Desa Laden itu, termasuk salah satu jenis sengketa politik desa yang menarik di Pulau Madura.

Oleh karenanya, sambung Sulaisi, dirinya dan APSI Jawa Timur tertarik untuk melakukan pendampingan, karena selain termasuk kasus baru di tingkat Madura, juga bisa menjadi kajian akademik bagi mahasiswa dan akademisi.

“Ketelatenan Pak Kades Alimuddin ini menghadapi proses hukum dari berbagai sisi, baik perdata maupun pidananya, bagi saya juga patut diacungi jempol. Ada proses pendidikan hukum dan pendidikan politik dalsm kasus-kasus seperti ini,” kata Sulaisi yang juga dosen Ilmu Hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura ini. (WARTAMADURA.COM)

Santri Pondok Pesantren di Madura Dianiaya Ustatnya hingga Geger Otak

Santri salah satu pondok pesantren di Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang geger otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ustatnya.

WARTAMADURA.COM – Santri salah satu pondok pesantren di Kecamatan Palengaan, asal Jalan Stadion Gang V Nomor 4 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur dianiaya oleh ustatnya, hingga menyebabkan geger otak.

Wartawan Pojoksuramadu.com melaporkan, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan itu seorang ustat di pondok pesantren itu, berinisial A, dan kejadiannya pada tanggal 2 Januari 2021. Saat ini korban menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Surabaya karena tidak bisa ditangani secara medis di RSUD dr Slamet Martodirdjo.

“Pagi tadi masuk ruang operasi sampai sekarang belum sadar,” terang kakak kandung korban, Fitri kepada wartawan di Pamekasan, Senin (4/1/2021).

Menurut Fitri, tindak penganiayaan itu bermula saat aktivitas shalat berjamaah pada Sabtu (2/1/2021) malam. Saat itu, sang ustad sedang mengontrol beberapa santri dan meminta agar saf kosong segera diisi. [Baca Juga: Kiai di Madura yang Menodai Santrinya Akhirnya Ditangkap Polisi]

Korban F maju ke depan, namun karena ustad tersebut terlanjur emosi kemudian melempar korban dengan bantalan Al Quran (rehal) yang terbuat dari kayu.

“Adik saya dilempar mengunakan rehal berbahan kayu dan tepat di bagian kepala, saat itu adik saya langsung pingsan,” ujar Fitri.

Akibat tindakan tersebut, bagian dahi korban bengkak dan mengalami luka dan diperban. Pembulu darah berkumpul di bagian kelopak mata. Sehingga menyebabkan kelopak mata membengkak dan kelihatan hitam. Fitri menyayangkan tindakan sang Ustat yang tidak sepantasnya dilakukan untuk mendidik murid.

“Saya juga alumni pesantren itu, tapi masak pantas tindakan memukul pakek rehal itu dilakukan sama murid, mungkin saya salah bicara bagi sebagian orang,” kata Fitri. [Baca Juga: Kiai di Jember Digeruduk Warga Karena Mencabuli Santrinya Sendiri]

Setelah kejadian itu, pihak pesantren sempat mengabarkan jika adiknya jatuh di pesantren. Namun, setelah ia meminta keterangan dari teman-teman adiknya, ternyata ia mendapat keterangan berbeda, yakni karena dianiaya ustadnya.

“Karena saya tidak yakin, masak jatuh sampai seperti itu, lalu saya tanya teman-teman adik saya di pesantren ternyata yang mukul itu si A, ustad yang saat itu ngontrol saf shalat,” ujar fitri sembari menangis.

Berdasarkan keterangan dari pihak RSUD Smart Pamekasan, F masuk ke UGD sekitar pukul 21.00 WIB Sabtu (2/1/2021). Dari hasil pemeriksaan F mengalami penurunan kesadaran, tulang tengkoraknya retak, mengalami geger otak, dan perlu pemeriksaan lanjutan berupa CT Scan kepala, dan harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di Surabaya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Adhi Putranto mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan dari keluarga korban. Namun, pihaknya sudah melakukan penyelidikan awal dengan mendatangi RSUD Pamekasan untuk melakukan cek kondisi korban. Selain itu pihaknya sudah mendata keluarga untuk mencari bahan informasi.

“Sampai saat ini keluarga korban belum melapor, tapi kami sudah melakukan tindakan, yakni melakukan penyelidikan terkait kejadian itu,” katanya, singkat. (WARTAMADURA.COM)

71.519 Warga Sampang Disanksi karena Melanggar Protokol Kesehatan

Operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan oleh tim gabungan Pemkab Sampang.

WARTAMADURA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur menindak sebanyak 71.519 warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan selama razia penegakan disiplin protokol kesehatan yang digelar Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 setempat.

“Data penindakan ini berdasarkan data dari hasil operasi yustisi, gabungan antara Polres Sampang, TNI dan Satpol-PP Pemkab Sampang,” kata Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz di Sampang, Rabu (30/12/2020).

Ke 71.519 orang warga pelanggar protokol kesehatan itu terdiri dari sebanyak 51.203 orang dikenai sanksi berupa teguran lisan, dan sebanyak 20.316 orang lainnya dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Selain memberikan sanki teguran lisan dan tertulis, tim penegak disiplin protokol kesehatan Pemkab Sampang juga memberikan sanksi denda kepada 184 orang yang melanggar disiplin protokol kesehatan, dengan nilai total Rp3,2 juta.

Sehingga sambung kapolres, jumlah total warga Sampang yang disanksi karena terbukti melanggar protokol kesehatan sebanyak 71.703 orang.

“Data pelanggar disiplin protoko kesehatan sebanyak 71.703 orang ini selama operasi yustisi berlangsung, yakni mulai tanggal 15 September hingga 28 Desember 2020,” katanya, menjelaskan.

Ke depan, sambung kapolres, pihaknya akan terus menggelar operasi, mengingit jumlah kasus virus corona jenis baru di Kabupaten Sampang dan di sejumlah kabupaten lain di Pulau Madura terus meningkat.

“Kabupaten Sampang memang termasuk kabupaten dengan jumlah warga terpapar COVID-19 paling sedikit dibanding tiga kabupaten di Pulau Madura ini. Namun, bukan berarti kita harus santai. Penegakan disiplin protokol kesehatan harus ditingkatkan,” katanya, menjelaskan.

Sementara itu, berdasarkan data Satgas COVID-19 setempat, hingga 29 Desember 2020, jumlah warga Sampang yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 sebanyak 501 orang, 389 orang sembuh dan sebanyak 27 orang lainnya meninggal dunia. (WARTAMADURA.COM).

Kantor KPU Pamekasan Tergenang Air Akibat Hujan Deras

Kondisi kantor KPU Pamekasan di Jalan Brawijaya, Pamekasan, Selasa (29/12/2020) malam.

WARTAMADURA.COM – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (29/12/2020) malam tergenang air, mengusul hujan deras yang mengguyur wilayah itu.

Selain kantor KPU, sejumlah ruas jalan di dalam Kota Pamekasan, seperti di Jalan Pintu Gerbang juga terpantau ada genangan air. Demikian juga sejumlah halaman rumah warga di sekitar kantor KPU di Jalan Brawijaya, Pamekasan. (WARTAMADURA.COM)

Laki-Perempuan Tanpa Surat Nikah Ditemukan di Kos EBE Pamekasan

Petugas gabungan saat meminta tanda tangan salah seorang penghuni kos dalam razia gabungan, Selasa (29/12/2020) malam.

WARTAMADURA.COM – Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Polres dan Kodim 0826 Pamekasan, menemukan laki-laki dan perempuan dalam satu kamar di Kos EBE Pamekasan dalam razia gabungan dalam rangka Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Selasa (29/12/2020) malam.

“Atas temuan itu, petugas melakukan penyitaan KTP, dan untuk selanjutnya keduanya diminta menghadap ke Kantor Satpol-PP Pemkab Pamekasan, Rabu (30/12/2020) pukul 09.00 WIB,” kata Kabid Penegakan Perundang-Undangan Yusuf Wibiseno, seusai razia.

Razia gabungan dalam rangka penegakan ketenteraman dan ketertiban umum ini mengacu kepada Perda Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Tramtibun dan Linmas Perda Nomor: 14 Tahun 2014 tentang Tatakelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kost, serta Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tempat hiburan dan Rekreasi.

Pada razia yang digelar mulai pukul 20.00 WIB tersebut, Satpol-PP Pemkab Pamekasan melibatkan 10 orang anggota Satpol-PP, 2 anggota TNI, 2 anggota Subdempom CPM, dan 2 anggota Polres Pamekasan.

Sebelum melakukan razia ke rumah-rumah kos yang ada di Pamekasan, petugas terlebih dahulu memantau sejumlah pusat keramaian di Kabupaten Pamekasan.

Ada lima rumah kos yang dirazia petugas dalam operasi kali ini. Masing-masing kost Al Faqih, Kost Pak Juhari, Kost EBE, Kost Moga Jaya, dan Kost Joker.

“Di Kost EBE ini ditemukan ada laki-laki dan perempuan tanpa surat nikah yang kumpul dalam satu kamar,” kata Yusuf, menjelaskan.

Selain melakukan razia tentang ketentraman dan keamanan, petugas gabungan ini juga menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada para penghuni kos tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Titik tekannya pada ‘3M’, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabu dan menjaga jarak. (WARTAMADURA.COM)

Kiai Madura yang Menodai Santrinya Akhirnya Ditahap Polisi

Kasat Rekrim Polres Bangkalan AKP Agus Soebarnapraja

WARTAMADURA.COM – Tim Reskrim Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menangkap seorang oknum kiai pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan, tersangka pelaku tindak pidana asusila terhadap santrinya.

“Penahanan kami lakukan kemarin, setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Mapolres Bangkalan,” kata Kasat Rekrim Polres Bangkalan AKP Agus Soebarnapraja dalam keterangan persnya di Mapolres Bangkalan, Selasa (29/12/2020).

Penahanan tersangka pelaku rudapaksa ini pada pemanggilan kedua. Pada pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, karena alasan sakit.

“Pada pemanggilan kedua kemarin, yang bersangkutan langsung kami tahan, karena dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” kata Agus.

Saat ditahan, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan dan mengikuti semua proses penyidikan dengan baik. “Beliau kooperatif,” ucap Agus.

Santri yang menjadi korban tindak pidana asusila oknum kiai itu asal Kecamatan Galis, Bangkalan dan kasus itu terjadi terjadi selama kurun waktu 2016 hingga 2019 di kamar pondok pesantren putri yang diasuh oleh oknum pelaku.

Kejadiannya saat pesantren sedang sepi, dan santri masuk sekolah.

Dua kali terjadi pada tahun 2016. Salah satunya dilakukan pada bulan Juni.

Kasus ini terungkap, setelah orang tuanya curiga dengan kondisi. Awalnya periang, lalu menjadi gadis yang murung dan selalu berdiam diri di dalam kamar.

Orang tuanya terus mendesak agar yang bersangkutan bersedia menceritakan apa yang telah terjadi, hingga akhir terungkap kasus yang telah merenggut kegadisannya oleh oknum sang kiai tersebut.

Akhirnya pada 7 Desember 2020, orang korban melaporkan kasus itu ke ke polisi dengan tanda bukti laporan nomor: TBL-B/14/XII/RES.1.4/2020/JATIM/Reskrim/Bangkalan/SPKT Polsek Blega.

Oleh Mapolsek Blega, kasus tersebut diserahkan ke Mapolres Bangkalan, hingga akhirnya terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Bangkalan.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. (WARTAMADURA.COM)